Identifikasi Masalah

Pegawai Honorer di Wakatobi Membludak

Kendari | Senin, 13 Aug 2012

Jumlah pegawai honorer di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), mencapai 2.000 orang. Angka ini dinilai terlalu besar dan tidak efektif dalam roda pemerintahan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi.

Anggota DPRD Wakatobi Subardin Bau mengungkapkan, jumlah pegawai honorer sebanyak itu akan membuat lebih banyak menganggurnya ketimbang bekerja. Dia mencontohkan, di lingkup Sekretariat DPRD Wakatobi saja, jumlah pegawai honorer sebanyak 60 orang, belum termasuk pegawai negeri.

"Untuk membiayai pegawai sebanyak itu, tahun 2011 saja Pemkab Wakatobi mengalokasikan APBD sebesar Rp 11 miliar dan pada tahun 2012 sebesar Rp 12 miliar lebih," jelas Subardin di Wangi-Wangi, ibu kota Wakatobi, Jumat (10/8).

Oleh karena itu, dia meminta agar pemkab tidak lagi menambah jumlah pegawai honorer karena hanya membuang-buang anggaran yang sangat besar sementara hasilnya juga tidak efektif.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Konut Tasman Tabara mengungkapkan, fenomena itu telah berlangsung lama dan terus-menerus.

Bahkan dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pada hari Kamis (9/8) lalu, tingkat kehadiran PNS di sekitar 20-an satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tidak mencapai angka 10 persen dari total PNS yang ada.

Sumber: http://www.jurnas.com/halaman/12/2012-08-13/218732

Berdasarkan berita yang dikirim di laman www.jurnas.com, dapat diidentifikasi masalahnya:

1. Rekruitmen pegawai tidak melalui seleksi, melainkan dengan bantuan orang dalam instansi itu sendiri tanpa didasari dengan analisa kebutuhan pegawai.
2. Larangan untuk tidak menerima pegawai masih belum dilaksanakan, karena ada berbagai kepentingan.
3. Belum adanya sistem yang cukup handal untuk menyelesaikan masalah pegawai honorer (Belum bisa memberikan laporan kebutuhan pegawai, sehingga setiap tahunnya harus dilakukan perhitungan beban kerja untuk merekrut pegawai).

Tweet